SCBD SRAGEN

FGD Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sragn

2011-07-27T16:30:00.007+07:00

Sejumlah pejabat perwakilan SKPD yang terkait dalam Evalusi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sragen sedang melaksanakan FGD di ruang rapat Bappeda Sragen pada hari Senin (25/7).

Sragen- Proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan atau SCBD pada hari Senin (25/7) melaksanakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD). Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Sragen.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perwakilan SKPD yang terdiri dari Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Diklat dan Litbang, Bagian Orpeg, Sekda, Inspektorat dan DPPKAD.

Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari survey pengukuran peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah dilakukan sebelumnya pada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Sragen. Dari hasil survey pengukuran tersebut, diperoleh hasil bahwa peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sragen masuk dalam kriteria istimewa. Forum FGD tersebut membahas faktor-faktor yang berpengaruh, sehingga hasil pengukuran tersebut istimewa, yaitu meningkatnya kualitas PNS dengan kenaikan pelatihan yang diikuti PNS, meningkatnya kapasitas organisasi dengan kenaikan inovasi pada SKPD dalam menjalankan tupoksi, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya jumlah investasi dari target yang telah ditetapkan.

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dengan Aplikasi SIMONEP

2011-07-18T08:20:00.002+07:00

Sejumlah peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh SKPD Pemda Kabupaten Sragen sedang mengkuti Pelatihan SIMONEP pada hari Sabtu (16/7) di Ruang Kridamanggala, Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Sragen-Proses monitoring dan evaluasi pembangunan dilingkungan SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen kini dapat dilakukan secara online. Pasalnya, SCBD Sragen bersama Bappeda Sragen telah berhasil menyusun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan atau yang disebut dengan SIMONEP.

Untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIMONEP, pada hari Sabtu (16/7) SCBD Sragen mengadakan pelatihan SIMONEP yang digelar di Ruang Kridamanggala Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Pelatihan tersebut ditujukan untuk pejabat yang berwenang untuk mengoperasikan SIMONEP dimasing-masing SKPD.

Sebagaimana yang diungkapkan Drs. Oktafianto Setiawan, MT selaku sekretaris PIU Proyek SCBD, bahwa Pemda Kabupaten Sragen telah diakui oleh ADB (Asian Development Bank) sebagai pihak yang mendanai proyek SCBD dalam kemajuan teknologi IT. “Untuk itu tugas kita adalah menjalankan dan memanfaatkan sistem tersebut”, ungkapnya saat membuka pelatihan.

Dengan aplikasi SIMONEP kegiatan monitoring dan evaluasi pembanunan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. SIMONEP terdiri dari dua aplikasi utama. Aplikasi monitoring didesain untuk mencatat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, memnatau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang munucul serta merumuskan masalah dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek.

Sedangkan aplikasi evaluasi didesain untuk melihat apakah pencapaian indikator kinerja , mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, mulai dari efisiensi anggaran, efektifitas hasil dan manfaat dari program dan kegiatan.

Dengan adanya kedua aplikasi ini, pelaporan fisik, keuangan dan kinerja pembangunan terutamanya di SKPD Kabupaten Sragen dapat lebih sistematis, terukur, up to date dan transparan.

Pelayanan Publik Harus Berorientasi Pada Kepentingan Publik

2011-06-30T09:00:00.005+07:00

Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. menyampaikan materi Diklat Manajemen Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik yang diselenggarakan SCBD Bappeda Sragen pada Rabu-Selasa (22-28/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Sragen- Untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam pelayanan publik, SCBD Sragen menggelar Diklat Manajemen Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik pada Rabu-Selasa (22-28/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Pelatihan ini dihadiri sejumlah pejabat eselon II perwakilan dari masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Pelatihan digelar dengan tujuan untuk membekali ketrampilan serta kemampuan para aparat mengenai pelayanan publik.

Pelayanan publik sebagaimana yang diungkapkan Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. selaku narasumber mengungkapkan bahwa di era desentralisasi seperti ini pelayanan publik harus lebih responsif terhadap kepentingan publik dan berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer-driven government).

Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik menurutnya lebih mengutamakan apa yng diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. “Pelayanan publik juga lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama,” ungkapnya.

Kepentingan publik tidak hanya sebatas pada kepentingan masyarakat dewasa, lebih dari itu kepentingan publik juga menyentuh kepentingan anak-anak. Oleh karena itu dalam pelatihan ini juga dijelaskan mengenai pelayanan publik dalam pembangunan dan pengembangan kota layak anak.

Kota layak anak menurut Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si. harus dikembangkan karena anak merupakan sepertiga dari total penduduk. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa anak merupakan investasi SDM yang tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Selama ini pembangunan untuk anak masih bersifat parsial dan segmentatif.

Dengan Kota Layak Anak pembangunan tersebut dapat dilakukan secara holistik karena kota layak anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Selain Pelayanan Publik dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Layak Anak ada empat fokus utama lainnya dalam pelatihan yang diselenggarakan selama 5 hari ini yaitu Pelayanan Publik untuk mendukung Optimalisasi dan Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Sragen, Pelayanan Publik dalam mendukung Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Publik dalam Membangun Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pendidikan yang bermutu.

ADB: SCBD Sragen Is Beyond Our Expectation

2011-06-23T10:51:00.002+07:00

Senior Financial Management Specialist ADB, Renadi Budiman menyampaikan apresiasinya terhadap Proyek SCBD dalam Kunjungan ADB Review Mission, Selasa (21/6) di Kantor Bappeda Sragen.

Sragen- Proyek Peningkatakan Kapasitas Berkelanjutan atau SCBD Project yang dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh Pemerintah Kabupaten Sragen mendapat apresiasi dan penilaian positif dari ADB (Asian Development Bank) sebagai pihak yang mendanai proyek dalam acara Kunjungan ADB Review Mission.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama yang dilakukan ADB di Kabupaten Sragen untuk melihat secara langsung pelaksanaan proyek SCBD sejak pertama kali proyek ini dijalankan pada tahun 2009 sebagaimana diungkapkan Drs. Heryanto, M.Si selaku Deputi Direktur CPMO.

Dalam acara Kunjungan ADB Review Mission, Pemerintah Kabupaten Sragen dinilai sebagai kabupaten yang paling sukses dalam mengimplementasikan Proyek SCBD. Hal tersebut diungkapkan oleh Renadi Budiman selaku Senior Financial Management Specialist ADB, Selasa (21/6) di Kantor Bappeda Sragen.

Menurutnya, SCBD Sragen tidak hanya mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, namun hasilnya juga dapat dirasakan semua pihak. “Apa yang dipaparkan pada kami, SCBD Sragen is beyond our expectation”, ungkapnya. Ia mengaku sangat terkejut dengan kemajuan yang telah dicapai SCBD Sragen dan mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengimplementasikan Proyek SCBD. Ia juga berharap Program SCBD diselesaikan sebaik-baiknya untuk beberapa bulan kedepan.

“Kami dari ADB berterimakasih atas kerjasamanya, kami berharap kedepannya Kabupaten Sragen bisa diangkat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya.”

Hal senada juga diungkapkan Deeny Uli Simanjuntak selaku Project Implementation Officer ADB. Menurutnya seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan SCBD Sragen telah terealisasikan dengan baik. “Kami sudah mengunjungi berbagai daerah, namun disini memang sangat berbeda. Program benar-benar dijalankan sebagaimana proyek dijalankan, sangat inspiratif. Misalnya SIMPEG yang pengadaannya difasilitasi SCBD, namun pengerjaannya dilakukan dimasing-masing SKPD, menurut saya itu empowering yang bagus,” ujarnya.

Ia berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen, kini tidak hanya berfikir permasalahan yang bersifat mendasar, namun permasalahan yang dihadapi tingkatnya sudah lebih tinggi dan dengan kemajuan tersebut, sangat dimungkinkan Sragen akan menjadi cikal bakal Pemerintahan yang modern,” ungkapnya.

Kemajuan yang telah berhasil dicapai seperti yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda M.Isnadi, SE. MM selaku Ketua PIU SCBD Sragen bahwa hingga akhir bulan Juni SCBD telah merealisasikan 31 kegiatan diklat dan berhasil mendidik 1021 PNS. Sementara untuk untuk kegiatan non diklat telah terealisasi 58 kegiatan termasuk didalamnya 8 penyusunan manajemen informasi sistem.

Status pelaksanaan provsum yang telah berhasil direalisasikan antara lain Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Geografi (GIS), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD), Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP).

Sementara itu untuk status payung hukum, Ia menambahkan bahwa Proyek SCBD Sragen telah menyelesaikan 9 Peraturan Bupati (Perbub) dan 8 draft Perbub. Dari rentang perjalanan waktu yang tersedia, Ia mengungkapkan optimis bahwa kegiatan fisik akan selesai 100% dengan 17% sisa kegiatan yang sedang dalam proses penyelesaian.

Deputi Direktur CPMO, Drs. Heryanto Msi mengungkapkan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah melaksanakan SCBD dengan penuh komitmen dan mengimplementasikan kegiatan secara maksimal. Hal ini tak lepas dari komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mensukseskan proyek ini. “Jadi kami selaku CPMO, tidak salah memilih Kabupaten Sragen menjadi salah satu kabupaten yang kami kunjungi dari 37 kabupaten/kota di 9 provinsi yang menjadi daerah uji coba”, ungkapnya.

Ia berharap kedepannya hasil-hasil yang telah berhasil dibangun Kabupaten Sragen berupa kegiatan diklat maupun non non diklat dapat dipertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai proyek selesai, semua kegiatan juga selesai hanya berhenti sampai pelaporan. Untuk itu dibutuhkan komitmen Bupati agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penilaian positif juga diungkapkan oleh Endang Pipin Tachyani selaku core team SCBD. Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa penyerapan keuangan hendaknya dilakukan secara maksimal dan mengenai program yang belum selesai seperti audit kinerja hendaknya dilakukan setelah kegiatan lainnya selesai dilaksanakan.

Diklat Humas Untuk PNS Sragen

2011-06-23T09:26:00.001+07:00

Kepala Perwakilan Kompas Jawa Tengah, Sonya Hellen Sinombor salah satu narasumber Pelatihan Orientasi Eksekutif Senior V (Hubungan Masyarakat) menyampaikan materi pada sejumlah pejabat eselon II utusan seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen, Selasa (21/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Sragen- Kemudahan mendapatkan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik merupakan hak masyarakat. Namun untuk mengolah informasi yang baik sehingga terbangun komunikasi yang efektif dibutuhkan pengetahuan serta ketrampilan kehumasan bagi aparat pemerintah.

Untuk membekali ketrampilan kehumasan bagi aparat pemrintah, SCBD Sragen menggelar Pelatihan Orientasi Eksekutif Senior V (Hubungan Masyarakat) untuk pejabat eselon II utusan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Sragen. Pelatihan ini digelar pada hari Senin-Rabu (20-22/6) di Badan Diklat dan Litbang Sragen. Hadir sebagai salah satu narasumber Sonya Hellen Sinombor, Kepala Perwakilan Kompas Jawa Tengah menyampaikan materi Media Relations.

Dalam menyampaikan informasi terutama pada media, sebaiknya aparat mengetahui karakteristik media. Menurutnya media mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. “Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib”, ungkapnya.

Namun yang terjadi selama ini posisi wartawan dianggap sebagai ancaman yang dapat memperburuk citra instansi. “Padahal dengan komunikasi yang baik, justru akan terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Selain materi mengenai Media Relations, peserta juga dibekali pengetahuan mengenai Manajemen Strategis Public Relations oleh Dra.Hj.Sofiah, M.Si (Akademisi) dan Komunikasi Politik oleh I Gusti Ngurah Putra(Akademisi).

BKD Melakukan Verifikasi Data SIMPEG

2011-06-15T12:54:00.002+07:00

Kepala Kantor Pusat Data Elektronik (PDE), Dwiyanto,SSTP,Msi bersama Office Maneger Proyek SCBD, Budi Djaja Nugrogo dan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sragen, Dra. Yuniarti M.H dalam kegiatan verifikasi data kepegawaian dalam program SIMPEG, Senin (12/6) di Ruang Sukowati Sekretariat Pemda Sragen.

Sragen- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen pada hari Senin (12/5) melakukan verifikasi data kepegawaian dalam aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) diruang Sukowati Sekretariat Daerah Pemda Sragen.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data-data kepegawaian yang dimasukkan oleh masing-masing satker sudah benar dan sesuai dengan kondisi pada masing-masing satker.

Data kepegawaian yang telah tercatat dalam SIMPEG, dilakukan verifikasi sesuai dengan kondisi satker masing-masing. “Kami dari BKD merupakan pusat data kepegawaian, namun yang mengetahui kondisi kepegawaian adalah masing-masing satker itu sendiri”

Hal tersebut disampaikan Dra. Yuniarti M.H selaku sekretaris BKD Sragen saat membuka kegiatan. Ia juga menyampaikan bahwa program SIMPEG yang telah berhasil direalisasikan atas bantuan Proyek SCBD ini tidak hanya berhenti pada pembuatannya saja, namun dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh seluruh satker dilingkungan Pemda Sragen.

Dalam hal ini, Ia menambahkan bahwa PDE adalah satker yang bertanggungjawab atas terselenggaranya jaringan untuk mengakses program SIMPEG dimasing-masing satker.

Kegiatan verifikasi ini diselenggarakan selama 2 hari. Pada hari pertmaa kegiatan dihadiri sebanyak 80 perwakilan dari seluruh satker dan puskesmas Kabupaten Sragen, sedangkan pada hari berikutnya dihadiri sekitar 95 peserta perwakilan seluruh kecamatan dan UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

Sebelumnya pada tanggal 23-24 Maret 2011, SCBD sebagai konsultan dan fasilitator program SIMPEG bersama dengan Kantor PDE dan BKD telah melakukan pelatihan pada sejumlah operator SKPD, seluruh kecamatan, puskesmas dan UPTD Sragen.

FGD Penyusunan Strategi Pendanaan dan Sumber-sumber Pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan

2011-06-14T12:48:00.001+07:00

Sejumlah pejabat Pemda Sragen sedang melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Kamis (9/6) di Ruang Rapat Bappedsa Sragen. Kegiatan ini merupakan tahapan kegiatan penyusunan strategi pendanaan dan penyusunan sumber-sumber pendanaan program peningkatan kapasitas berkelanjutan.

Sragen-Proyek Peningkatn Kapasitas Berkelanjutan atau SCBD bersama dengan Bappeda Sragen mengadakan kegiatan FGD pada hari Kamis (9/6). Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam menyusun strategi pendanaan dan penyusunan sumber-sumber pendanaan program kapasitas berkelanjutan.

Kegiatan FDG tersebut melibatkan sejumlah pejabat daerah dilingkungan Pemda Sragen. Fokus utama kegiatan yang dimoderatori oleh Dr. Bambang Ismanto, M.Si adalah mengidentifikasi anggaran-anggaran yang digunakan untuk meningkatkan program peningkatan kapasitas berkelanjutan dimasing-masing satker seperti kegiatan diklat, melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya dan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat.

Dalam kesempatan tersebut peserta FGD juga menyampaikan sumber-sumber pendanaan serta perencanaan kedepan dimasing-masing satker. Dari kegiatan FGD tersebut disimpulkan bahwa masih diperlukan program secara khusus untuk meningkatkan kapasitas aparat karena program-program yang sudah berlangsung sebelumnya masih bersifat pasif.

Penyusunan Strategi Pendanaan dan Sumber-sumber Pendanaan Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan ini juga melibatkan Prof. Dr. Sony Heru Priyanto, M.M dan Dr. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc sebagai tim ahli.

Diklat Pemegang Kas/ Bendaharawan Angkatan II

2011-06-06T08:39:00.001+07:00

Sejumlah peserta mengikuti Diklat Pemegang Kas/ Bendagarawan Angkatan II yang diselenggarakan SCBD bekerjasama dengan Bappeda Sragen pada Rabu-Selasa (25-31/5) di Ruang Teori Badan Diklat dan Litbang Sragen. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan bendaharawan ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen.

Sragen-Sejumlah aparat daerah yang terdiri dari bendaharawan di lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen mengikuti Diklat Pemegang Kas/ Bendaharawan yang diadakan oleh Proyek SCBD pada hari Rabu-Selasa (25-31/5) di Ruang Teori Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Pendidikan dan pelatihan yang berlansung selama enam hari ini adalah angkatan ke-2. Sebelumnya diklat yang sama pernah diselenggarakan untuk peserta dari beberapa kecamatan, kelurahan di Kabupaten Sragen lainnya. Menurut Drs. Oktafianto MT, diklat ini bertujuan agar para pemegang kas atau bendaharawan terampil dalam menggunakan format administrasi bendahara yang benar.

Lebih lanjut beliau mengatakan kepada para peserta diklat agar dapat memanfaatkan kegiatan pelatihan tersebut dengan baik dalam upaya meningkatkan kualitas diri menjadi aparatur pemerintah yang profesional dalam mengelola keuangan negara.

Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II

2011-06-06T08:35:00.002+07:00

Drs. Soeharto Mukhsin (narasumber) sedang menyampaikan materi pada peserta Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II yang diselenggarakan pada hari Rabu-Senin (25-30/5) di Ruang Teori Badan Diklat dan Litbang Sragen. Diklat ini diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian aparat kecamatan, kelurahan dan desa mengenai tata naskah dinas diinstansi pemerintah.

Sragen- Setelah Diklat Tata Dinas Angkatan I berhasil diselenggarakan dengan lancar, Proyek SCBD kembali menyelenggarakan Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II pada hari Rabu-Senin (25-30/5) di Ruang Teori Badan Diklat dan Litbang Sragen. Tujuan diklat ini tak berbeda dengan diklat yang pertama yaitu melatih kemampuan dan ketrampilan tata naskah, namun peserta yang mengikutinya berbeda.

Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II diikuti sejumlah pejabat daerah dari kecamatan, kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen yang tidak ikut serta pada Angkatan I. Hal demikian disampaikan oleh Drs. Oktafianto MT, selaku Project Implementation Unit SCBD Sragen saat membuka acara. Dalam kesempatan tersebut, beliau menghimbau pada peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya, karena kemampuan mengelola tata naskah dinas merupakan hal yeng penting, terutama untuk instansi pemerintah. “Ketrampilan mengenai tata naskah dinas penting dimiliki aparat untuk meningkatkan ketertiban administrasi”, ungkapnya.

Selama enam hari, peserta dibekali kemampuan untuk memahami dan melakukan kegiatan tata naskah dinas yang baik dengan penggunaaan Bahasa Indonesia yang benar. Antusias para peserta terlihat saat mereka menanyakan beberapa permasalahan pada narasumber terkait dengan pembuatan surat di instansi masing-masing.

Materi yang disampaikan pada Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II ini tak jauh berbeda dengan Angkatan I, yaitu Manajemen dan Sistem Administrasi Perkantoran, Kerangka Umum Tata Naskah Dinas, Kewenangan dan Pelimpahan wewenang dalam penanda tanganan naskah dinas, hingga studi kasus dan latihan pembuatan naskah dinas.

Pemda Sragen Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM

2011-05-30T16:15:00.002+07:00

Sejumlah peserta perwakilan SKPD dilingkup Kabupaten Sragen sedang mengikuti Diklat Manajemen dan Pengembangan SDM. Diklat yang berlansung selama 6 hari, Senin-Sabtu (23-28/5) difokuskan untuk mengembangkan kualitas SDM dilingkungan satker Pemda Sragen.

Sragen-Pemerintah Daerah (Pemda) Sragen semakin konsisten dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatnya. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pendidikan dan pelatihan yang digelar untuk meningkatkan kualitas PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada hari, Senin-Sabtu (23-28/5), Pemda Sragen malalui Proyek SCBD menggelar Diklat Manajemen dan Pengembangan SDM di Badan Diklat dan Litbang. Sejumlah PNS yang terdiri dari pejabat eseolon III atau perwakilan dari masing-masing SKPD Kabupaten Sragen mengikuti diklat yang difokuskan untuk pengembangan kualitas SDM dilingkungan satker Pemda Sragen.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali kemampuan untuk melakukan perencanaan kerja yang baik, seperti yang diungkapkan Drs. Oktafianto MT, selaku sekretaris PIU (Project Implemantation Unit) SCBD Sragen. “SDM merupakan inti dari keberhasilan organisasi. Dukungan infrastruktur dan sarana prsaran yang memadai tidak cukup untuk memajukan sebuah organiasai apabila aparatnya tidak dibekali dengan SDM yang unggul. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus dilakukan”, paparnya saat membuka pelatihan. Senada dengan beliau Dr, Bambang M.Si (nara sumber) mengatakan bahwa SDM berkulitas adalah investasi daninstrument utama dalam pelayanan publik.

Sementara itu Dr. Nisa Rachmah Nur Anganthi selaku narasumber mengatakan bahwa penting untuk melakukan perencanaan dalam pengembangan organisasi. “Karena melalui perencanaan tersebut dapat dipertimbangankan kelemahan dan kelebihan SDM yang bersangkutan, perencanaan personal yang mengacu kebutuhan, aktifitas, dan pekerjaan seseorang juga tak kalah penting agar pengembangan SDM menjadi efektif dan efisien, ungkapnya.

SCBD Sragen Tingkatkan Ketrampilan Manajemen Keuangan Hingga Tingkat Kecamatan dan Desa

2011-05-23T15:10:00.001+07:00

Sejumlah pejabat daerah sedang mengikuti Diklat Pemegang Kas/ Bendaharawan, Rabu (18/5) di Badan Diklat dan Litbang Sragen. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan pengelola keuangan/ bendahara ditingkat kecamatan, kelurahan hingga desa.

Sragen- Upaya Pemda Sragen dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pejabat daerah tidak hanya berhenti ditingkat SKPD Kabupaten. Melalui proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi atau Proyek SCBD, Pemda mengadakan Diklat Pemegang Kas/Bendaharawan yang ditujukan pejabat daerah di tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa.

Seperti yang terlihat pada Rabu (18/5), sejumlah peserta diklat pengelola keuangan /bendahara sedang mengikuti diklat tersebut di Badan Diklat dan Litbang Sragen. Dalam pelatihan ini peserta yang terdiri dari pengelola keuangan atau bendahara dibekali ketrampilan mengenai pengelolaan atau manajeman keuangan hingga penyusunan laporan keuangan. Peserta akan mengikuti diklat selama enam hari, berakhir hingga Selasa (24/5).

Dalam salah satu materi yang disampaikan yaitu tentang “Konsep Kuangan Negara”, Henni Mulyani, SE, MAP, MA selaku narasumber mengatakan bahwa penting untuk memahami konsep keuangan negara. “Bila konsep keuangan negara yang benar tidak dipahami oleh pejabat daerah, maka korupsi adalah akibtnya”, ungkapnya.

Menurutnya pemahaman tersebut harus dimiliki karena berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara. “Kabijakan tersebut harus dipahami oleh aparat agar tak terjadi penyimpangan”, ungkapnya.

Selain pemahaman konsep keuangan negara, Ia juga menjelaskan tentang perbendaharaan negara yang memiliki empat fungsi utama. Antara lain perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencairan sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.

Aparat Kecamatan dan Kelurahan Dilatih Tata Naskah Dinas

2011-05-23T14:25:00.001+07:00

Sejumlah aparat utusan dari kecamatan, kelurahan dan desa Kabupaten Sragen sedang mengikuti Diklat Tata Naskah Dinas di Badan Diklat dan Litbang Sragen. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan ketertiban administrasi bagi aparat pemerintah.

Sragen- Selama ini tata naskah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa belum dikelola secara baik, dari segi penyusunan, pengarsipan maupun sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparat dalam penyusunan tata naskah dinas, SCBD bersama dengan Bappeda Sragen mengadakan Diklat Tata Naskah Dinas.

Pelatihan dilaksanakan selama lima hari, dimulai pada Rabu (18-23/5) dihadiri sejumlah peserta perwakilan dari seluruh kecamatan, beberapa kelurahan dan desa di Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi tertulis, keseragaman, dan tertib administrasi di lingkungan Pemkab Sragen.

Hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Markhamah, M.Hum. Dalam penyampaian materi, beliau menekankan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyusunan surat. “Selama ini banyak surat-surat dinas yang salah dalam penyusunannya karena tak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, padahal dalam pemerintahan, bahasa memiliki peranan yang cukup penting untuk menciptakan kesepahaman,” ungkapnya.

Menurutnya selain menggunakan bahasa yang baik dan benar, pengirim surat juga diharapkan dapat menulis surat dengan bagian-bagian surat yang tepat. Ketidaktepatan penulisan bagian-bagian surat dan ketidakefektifan penggunaan bahasa dalam surat dinas dapat menyebabkan terganggunya komunikasi melalui surat dinas.

Selain dibekali dengan kemampuan menggunakan bahasa yang benar, peserta juga dibekali materi tentang Manajemen dan Sistem Administrasi Perkantoran, Kerangka Umum Tata Naskah Dinas, Kewenangan dan Pelimpahan wewenang dalam penanda tanganan naskah dinas. Diakhir kegiatan peserta juga akan melakukan studi kasus dan latihan pembuatan naskah dinas.

Aplikasi SIM Mudahkan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

2011-05-18T09:00:00.002+07:00

Sekretaris Project Implementation Unit (PIU) SCBD Sragen, Drs Oktafianto MT membimbing peserta Pelatihan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah, Sabtu (4/5) di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah Pemda Sragen. SIM Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan aplikasi untuk mempermudah menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Sragen-Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen kini semakin mudah dilakukan dengan hadirnya SIM Perencanaan Pembangunan. SIM Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan Pemda Sragen untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan di setiap SKPD, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sragen.

Pada hari Sabtu (14/5) bertempat diruang Sukowati Kabupaten Sragen, SCBD Sragen sebagai pihak yang menfasilitasi terciptanya aplikasi tersebut melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam acara bertajuk Bimbingan dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam acara tersebut peserta dibekali kemampuan untuk memanfaatkan sistem tersebut sesuai dengan SKPD, kecamatan serta desa masing-masing. Setiap peserta dibekali modul dan didampingi tim dari Bappeda Sragen untuk mempraktekan pengisian Renja SKPD.

Menurut Totok Wijayanto, ST selaku pendamping, mengatakan bahwa para peserta dibekali kemampuan dari memulai aplikasi, mengisi renja SKPD, mencari renja SKPD, mengoreksi, mengubah dan menghapus renja SKPD. “Peserta juga diajari untuk merekap usulan Musrembangcam”, ungkapnya.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada sat ini adalah sistem yang dapat dijalankan secara multi user. Keistimewaan aplikasi yang mampu dijalankan secara multi user adalah memungkinkan penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang pada saat bersamaan (user concurrent) hingga terbitnya laporan.

Drs. Oktafianto MT selaku PIU SCBD Sragen mengatakan bahwa aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki banyak manfaat. Aplikasi yang dapat diakses di www.simrenmbang.sragenkab.go.id ini mempermudah dalam penyusunan Musrenmbang Kecamatan, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA).

Beliau berharap dengan adanya SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Inspirasi dari SCBD Sragen

2011-05-10T08:49:00.002+07:00

Direktur CPMO, Kartiko Purnomo, SH, MPA, Pimpinan Proyek SCBD, Gensly, SH (kanan-kiri) dan Pipin Endangtahyan selaku kortim SCBD memperhatikan dengan seksama pemaparan pelaksananaan Proyek SCBD dalam Rapat Regional Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Proyek SCBD, di Hotel Paragon Surakarta, Kamis (5/5). Pada acara tersebut SCBD Sragen memperoleh apresiasi dan panilaian positif dari Direktur CPMO.

Sragen-Kemajuan Proyek SCBD Sragen dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Pemda Sragen mendapat penilaian positif dari Direktur CPMO. Dalam acara Rapat Regional Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Proyek SCBD, Kartiko Purnomo, SH, MPA selaku Direktur CPMO mengungkapkan apresiasinya terhadap keberhasilan SCBD Sragen yang saat ini telah mencapai 71 kegiatan (79,8%) yang terdiri dari 26 kegiatan Diklat dan 45 kegiatan non Diklat dalam kurun waktu kwartal I tahun 2011.

“Keberhasilan SCBD Sragen dalam melaksanakan program CB-AP merupakan proses pembelajaran bagi kita semua, produk-produk fisik yang telah berhasil dibuat adalah bentuk keberhasilan yang patut dicontoh oleh Kabupaten lainnya,” ungkap beliau dalam acara yang digelar di Hotel Paragon Surakarta, Kamis (5/4).

Dalam pemaparan pelaksanaan proyek SCBD Sragen pada tahun 2010 hingga kwartal 1 tahun 2011 yang diwakili oleh Dr. Agung Riyadi, SE, M.Si selaku team leader mengungkapkan bahwa SCBD Sragen saat ini telah melaksanakan 16 komponen kerangka peningkatan kapasitas, 14 komponen perkuatan kelembagaan, 17 kegiatan komponen manajemen SDM dan 26 kegiatan diklat.

“Dari 26 diklat yang telah dilaksanakan, SCBD telah berhasil mendidik 800 PNS , 323 diantaranya adalah PNS perempuan,” ungkap Dr. Agung Riyadi, SE, M.Si. Hal ini membuktikan bahwa SCBD Sragen tidak hanya telah menghasilkan PNS terdidik dan terlatih dalam jumlah yang tidak sedikit, namun juga memperhatikan kuota 30 % peserta diklat adalah perempuan.

Sehubungan dengan kegiatan diklat tersebut, Kartiko Purnomo, SH, MPA menambahkan bahwa diklat-diklat yang telah dilaksanakan SCBD Sragen telah menggunakan best practice yang tepat dan harus disharingkan agar menginspirasi kabupaten lain.

Untuk gender action plan, SCBD Sragen telah membuat pedoman dan program pelatihan Anggaran Responsif Gender, Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Pelatihan Kesetaraan Gender dan PUG, Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang telah diseminarkan pada SKPD dilingkungan Kabupaten Sragen.

Selain berhasil pada komponen-komponen tersebut, SCBD Sragen juga fokus terhadap pengembangan pada bidang IT. Semua aset IT dari SCBD berupa Base LAN, Server, ICT Room di Kantor PDE termanfaatkan.

Untuk mempermudah pengelolaan manajemen kepegawaian Pemda Sragen, menurut Agung Riyadi, SE, M.Si, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) saat ini telah siap digunakan. “Pelatihan untuk operatornya juga sudah dilaksanakan, hingga saat ini SIMPEG telah mencatat 13.307 PNS Sragen”, ungkapnya. Pengembangan Sistem Informasi Geografi (GIS) dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah berhasil direalisasikan.

Workshop Sistem Diklat Pemda Sragen

2011-05-06T11:20:00.002+07:00

Istiyadi, S.Sos, M.Si pembicara Workshop Sistem Diklat SCBD Pemda Sragen menyampaikan materi pada peserta workshop yang terdiri dari perwakilan SKPD dilingkungan Pemda Sragen, Sabtu (30/4) di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Sragen-Untuk meningkatkan kesepahaman antar pejabat daerah pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemda Sragen mengenai penulusuran kebutuhan diklat, Pemda Sragen melalui Proyek SCBDpada hari Sabtu (30/4) SCBD mengadakan Workshop Sistem Diklat Pemda Sragen di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Workshop secara resmi dibuka oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Drs. Ruwiyatmo, MM. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa sistem untuk mengatur diklat ini penting karena berkenaan dengan peningkatan profesionalitas kinerja PNS dilingkungan Pemda Sragen.

“Perbedaan fungsi dan jabatan PNS, menyebabkan kebutuhan akan pelatihan pun berbeda, untuk itu harus ada pedoman yang jelas untuk mengaturnya”, ungkapnya.

Dengan adanya sistem diklat ini beliau berharap diklat-diklat yang diselenggarakan dalam meningkatkan ketrampilan dan keahlian para staf pemerintah sesuai dan tepat sasaran.

Istiyadi S.Sos, M.Si, selaku narasumber mengatakan bahwa penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis diklat yang dibutuhkan PNS Kabupaten Sragen. Setiap diklat yang diadakan untuk staf PNS harus didasarkan pada jabatan dan fungsinya. “Identifikasi jenis diklat yang dibutuhkan untuk jabatan structural, fungsional dan CPNS”, uangkapnya. Karena perbedaan jabatan tersebut berbeda pula kebutuhan diklatnya.

Selain memaparkan jenis-jenis diklat berdasarkan kebutuhan PNS, kegiatan workshop tersebut juga untuk mensosialisasikan buku induk tentang sistem diklat dan pengembangan SDM. Buku ini bertujuan memberikan informasi dasar beberapa profil pedoman sistem penyelenggarakan diklat SDM di Kabupaten Sragen.

FGD Survey Audit Kinerja Pemerintah Daerah Sragen

2011-04-29T16:23:00.000+07:00

Sejumlah pejabat Pemda Sragen sedang melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Kamis (28/4) di Ruang Sekda Sragen. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam kegiatan Survey Audit Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen yang dilaksanakan SCBD Sragen.

Sragen- Untuk melaksanakan pengawasan atau audit kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Proyek SCBD menyelenggarakan Survey Audit Kinerja Pemerintah Kabupaten Sragen.

Survey audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi pada sistem dan praktik manajemen pemerintah kabupaten atau kota yang menerima paket SCBD sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari bantuan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas yang disediakan melalui proyek SCBD.

Sebagai salah satu tahapan untuk menggali data survey tersebut, pada hari Kamis (287/04), SCBD menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk Survey Audit Kinerja Pemerintah Daerah Sragen di Ruang Sekda Kabupaten Sragen. Kegiatan tersebut dihadiri peserta perwakilan dari Bappeda, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sragen.

Selain melaksanakan kegiatan Survey Audit Kinerja Pemerintah Daerah, pada bulan April ini SCBD Sragen juga fokus pada survey yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Survey tersebut antara lain; Survey Kepuasan Pelanggan (CSS)-Masyarakat dan Survey Kepuasan Pelanggan (CSS)-Dunia Usaha.