Selamat Datang di Web Resmi SCBD Sragen www.sragencapacitybuilding.blogspot.com
Friday, 11 February 2011

Visi Ekonomi Kerakyatan Untuk Sragen

Majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Begitu pula dengan roda perekonomian Kabupaten Sragen. Di kabupaten yang saat ini tengah maju dengan swasembada pangan padi organiknya ini, peran invesatsi menjadi hal yang penting. Namun untuk memajukan perekonomian di wilayah Sragen, pemerintah daerah dapat menerapkan visi pembangunan daerah dengan mengarah kepada visi ekonomi kerakyatan.

Prof. M. Dawam Rahardjo selaku narasumber Diklat Dukungan dan Promosi dan Invesatasi yang diselenggarakan SCBD Sragen menjelaskan bahwa Sragen dapat mengarahkan pembangunan ekonominya dengan perekonomian kerakyatan sebagai sokoguru kemandirian ekonomi.

Lalu apa yang dimaksud visi perekonomian kerakyatan, dalam diklat yang diselenggarakan Selasa-Rabu (8-10/01/11) di Ruang Sukowati narasumber menjelaskan yang dimaksud dengan kemandirian ekonomi adalah perekonomian yang bebas dari sindrom ketergantungan, yaitu ketegantungan modal financial, ketergantungan teknologi dan ketergantungan pasar perdagangan.

Pertama, pelepasan diri dari ketergantungan modal financial. “Kita dapat lepas dari ketergantungan modal financial dengan cara mengembangkan pola invesatasi mikro, kecil dan menengah. Investasi yang dapat dikembangkan adalah investasi yang tidak memerlukan banyak modal,” ujarnya.

Kedua, pelepasan diri dari ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi dapat diatasi dengan penggunaan teknologi tepat guna yang telah banyak ditemukan dewasa ini di berbagai lembaga penelitian. “Gunakanlah teknologi yang sederhana, teknologi yang tidak membutuhkan banyak biaya operasional, namun dapat menjawab kebutuhan daerah”, pesannya dalam diklat yang dihadiri sejumlah SKPD dilingkungan Kabupaten Sragen, antara lain BUMD, Kantor Parinpro, Dinas Indagkop, Bagian Ekonomi dan humas.

Ketiga, pelepasan diri dari ketegantungan pasar yang dapat diatasi dengan orientasi kepada pasar lokal dan pasar domestik dan baru setelah itu berorientasi kepada pasar internasional. Dalam hal kemandirian pasar, Prof. M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa pemerintahan daerah memiliki posisi yang penting atau terdepan. Dalam kaitan ini peranan pemerintah daerah adalah menegakkan swasembada pangan dan energi. Ia mencontohkan pertanian di Sragen yang terkenal akan produksi padinya. Tetapi di bagian daerah lain terdapat lahan tandus yang potensial untuk ditanami ubi kayu, ubi jalar, sorgum atau jagung.

Hal yang menjadi masalah ketika mengelola tanaman palawija tersebut adalah bagaimana pemasaran produk-produk pangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kuncinya adalah konversi bahan pangan tersebut menjadi bahan pangan alternatif, dalam bentuk tepung pengganti atau campuran tepung terigu yang dapat diolah menjadi mie atau roti. Dalam situasi krisis pangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah seperti Sragen harus mampu menegakkan ketahanan pangan local.

Pemasaran menjadi hal yang paling penting, namun diakui sangat sulit dilakukan. Hal tersebut setidaknya dialami peserta dari Badan Pendidikan dan Latihan (Badan Diklat) Kabupaten Sragen. Dalam sesi diskusi Ia mengungkapkan bahwa produk-produk dari hasil pelatihan susah untuk dipasarkan. “Produk-produk yang telah berhasil kami ciptakan kurang laku dipasaran”, ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Prof. M. Dawam Rahardjo, menjelaskan untuk memasarkan produk hal pertama yang dapat dilakukan adalah hubungi pembeli secara langsung dan membuat kontrak dengan pembeli. Dengan kontrak yang jelas dapat terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Hal yang tak kalah penting adalah penyebaran informasi produk melalui media massa seperti internet. Di era perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, penyebaran informasi melalui media massa dan teknologi menjadi hal yang mutlak.

Perlu Dukungan Kebijakan Ekonomi

Keputusan untuk mengembangkan perekonomian yang mandiri, berupa perekonomian rakyat perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi daerah. Salah satu kebijakan adalah sistem pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan tersebut anatara lain dalam bidang penelitian, inovasi, pengembangan sumberdaya manusia, penggunaan teknologi dan investasi melalui perda-perda perekonomian. Oleh karena itu perlu dilakukan inventaris perda-perda yang telah dikelurkan. Sebagian perda perlu diganti dan direvisi dan Pemda harus mengawasi pelaksanaan perda tersebut.

Menurut Prof. M. Dawam Rahardjo, strategi pembangunan yang paling tepat adalah strategi keunggulan kompetitif (competitive advantage). Strategi yang didasarkan pada penggunaan teknologi tepat guna dan teknologi canggih dengan sumberdaya manusia. Ditingkat kabupaten, Sragen dapat membentuk community college sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia. Community college adalah pusat pengembangan sumberdaya manusia. Pemda Sragen perlu melakukan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia ini yang dilengkapi dengan laboratorium teknik dan sosial.(Siwi)

Diklat Dukungan dan Promosi Investasi Sragen


Sekretaris Daerah Sragen, Ir. Darmawan Minto Basuki, MM, MT bersama Prof. M. Dawam Rahardjo selaku narasumber dan perwakilan SCBD Sragen, Budi Djaja Nugroho dalam acara Diklat Dukungan Promosi dan Investasi yang selenggarakan di Ruang Sukowati Sekda Kab. Sragen Selasa-Kamis (8-10/01/11).

Sragen- Potensi sumber daya alam berupa pertanian di Kabupaten Sragen merupakan aset pemerintah daerah untuk menarik investasi. Sebuah daerah perlu menarik investasi domestik maupun asing untuk masuk, agar daerah itu maju. Untuk mengola potensi tersebut serta mencapai target pertumbuhan investasi, maka yang pertama harus dilaksanakan adalah peningkatan keahlian dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejalan dengan hal tersebut SCBD Sragen bersama dengan Bappeda Sragen mengadakan Diklat Dukungan dan Promosi Investasi pada Selasa-Kamis (8-10/02/11). Diklat yang diselenggarakan di Ruang Sukowati Setda Kab. Sragen ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para peserta agar dapat mengoptimalkan potensi alam dan meningkatkan investasi.

Diklat dibuka oleh Sekretaris Daerah Sragen Ir. Darmawan Minto Basuki, MM, MT. Dalam pembukaanya Ia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan 300 hektar area untuk menarik investasi. Area tersebut merupakan area strategis dengan pengairan yang baik dan akses jalan yang mudah ditempuh. Namun untuk mengelola potensi tersebut tetap dibutuhkan peningkatan keterampilan SDM. “Selain menyiapkan potensi-potensi fisik tersebut, peningkatan kualitas SDM juga tak kalah penting,”ujarnya.

Sragen juga termasuk dalam kabupaten yang melaksanakan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan (SCBD). Melalui proyek ini Ia berharap kualitas SDM pejabat pemerintah daerah dapat ditingkatkan sehingga pembangunan di kabupaten ini berjalan dengan optimal.

Sehubungan dengan pengembangan SDM, Prof. M. Dawam Rahardjo selaku narasumber mengungkapakan bahwa Sragen adalah kabupaten yang budaya utama SDM-nya adalah pertanian. Oleh karena itu untuk mengembangkan sektor industri diperlukan adanya pelatihan-pelatihan.

“Salah satu cara peningkatan ketrampilan SDM di Sragen adalah pembentukan community college model Amerika yang mengkombinasikan pendidikan teknik dan manajemen berdasarkan prospek usaha di daerah yang bersangkutan”, ujarnya.

Community college adalah pusat pengembangan sumberdaya manusia. Pemda Sragen perlu melakukan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia ini yang dilengkapi dengan laboratorium teknik dan sosial. (siwi)

Monday, 7 February 2011

Diklat Formulasi Renstra

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pejabat daerah dalam bidang perencanaan strategis, SCDB Sragen adakan Diklat Formulasi Renstra 7-21 Februari 2011. Diklat dimulai pukul 07.30-15.00 di Ruang Pertemuan RM. Ayem Tentrem Jl. Kenanga No. 8 Beloran, Sragen.

Diklat diikuti oleh pejabat eselon III di setiap SKPD Kabupaten Sragen. Melalui diklat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap aparat/ pejabat dalam membuat perencanaan strategis sehingga program-program yang direncanakan pemerintah dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan riil.

SIMONEP

SIMPEG

CATEGORY

Followers

Powered by Blogger.