SCBD SRAGEN

Sragen-Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta mampu meningkatkan pelayanannya pada masyarakat, diperlukan peningkatan kualiatas SDM yang menanganinya Sehubungan dengan hal tersebut, SCBD bersama dengan Bappeda Sragen mengadakan Pelatihan Orientasi Eksekutif Yunior I (Kepemerintahan yang baik, Etika Kepemerintahan dan Pelayanan Masyarakat).

Dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat eselon III utusan dari seluruh SKPD diKabupaten Sragen ini, peserta akan dibekali kemampuan dan pengetahuan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Reformasi birokrasi adalah cara yang tepat untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, sebagaimana yang diungkapkan Drs. Petrus Resi, M.Si, Kamis (14/4) di Badan Diklat dan Litbang Sragen. Namun diakuinya untuk mengimplementasikan hal tersebut banyak yang perlu dirubah dari level kebijakan, organisasi hingga operasional.

Pada level kebijakan, Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil. Seperti kepastian hukum, pengaduan dan gugatan. Pada level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekruitmen berbasis kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat, penciptaan standar kinerja individu, standar kinerja tim dan standar kinerja instansi pemerintah.

Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan kualitas pelayanan pada masyrakat. Terakhir instansi pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan dalam hal ini SKPD yang melaksanakannya Badan Kepegawaian Daerah.

Sragen- Upaya Pemerintah Kabupaten Sragen menuju pembangunan berprespektif gender dan anak semakin ditingkatkan. Setelah melewati tahap demi tahap penyusunan, akhirnya pada hari Kamis (7/4) SCBD Sragen bekerjasama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemda Sragen mengadakan seminar buku profil gender dan anak bertajuk “Seminar Penyelenggaraan Data Gender dan Anak” di Aula Merbabu Badan Diklat dan Litbang Sragen.

Tujuan diadakan seminar ini adalah mensosialisasikan profil serta strategi program gender dan anak di Kabupaten Sragen dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan perlindungan perempuan dan anak tahun 2011-2015.

Dengan adanya penyusunan buku profil tersebut kedepannya hak perempuan dan hak anak dapat terpenuhi, seperti yang diungkapkan Drs Ruwiyatno, M.M selaku Plt Sekda Kabupaten Sragen saat membuka seminar tersebut. Untuk itu Ia menghimbau pada seluruh SKPD untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang ada dalam buku tersebut sesuai dengan satker masing-masing.

Sekitar 60 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh SKPD dan kecamatan se-Kabupaten Sragen hadir dalam kegiatan yang dipandu oleh Rina Wijaya, SP. MT selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Sragen.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan buku ini adalah hasil kerjasama antara SCBD sebagai pihak yang menfasilitasi penyusunan buku dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Sragen.

Dr. Phil Dewi Candraningrum sebagai ketua tim ahli penyusun buku menjadi pembicara pembuka mengawali presentasinya dengan menyoroti aspek kesehatan reproduksi perempuan. “Perempuan pada umumnya rawan mendapatkan gangguan kesehatan pada fungsi-fungsi reproduksi apabila negara tidak memberikan perhatian, maka akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi tersebut perlu mendapatkan perhatian”, ungkapnya.

Menurutnya penyadaran tentang kesehatan reproduksi sejak dini perlu digalakkan sehingga perempuan dapat mengambil keputusan bagi kesehatan dirinya untuk melahirkan generasi yang berkualitas.

Selain memaparkan aspek kesehatan, Ia juga menjelaskan kondisi perempuan di Kabupaten Sragen dalam aspek pendidikan, ekonomi dan ketenagaakerjaan serta politik. Dimana dalam politik peran perempuan belum optimal karena proses seleksi perempuan dalam partai politik hanya menjadi anggota bukan sebagai kader.

Ir. Simon Nugroho selaku Sekretaris PIU SCBD Sragen (kiri) berjabat tangan dengan Drs. Yuniarti, M.H selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen dalam acara serah terima sertifikat diklat 2010 diruang Sukowati Sekda Pemkab Sragen. Pada tahun 2010, SCBD Sragen telah berhasil mendidik dan melatih 354 PNS.

Sragen-Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan (SCBD) Sragen pada tahun 2010 telah berhasil mendidik dan melatih 354 PNS dari seluruh SKPD dilingkup Pemda Sragen. Keberhasilan tersebut juga terlihat dari jumlah PNS perempuan yang melebihi kuota dari ketetapan Asian Development Bank (ADB) sebagai pihak yang mendanai proyek.

Hal tersebut disampaikan oleh Budi Djaja Nugroho selaku office manager mewakili ketua tim service provider SCBD Sragen dalam acara serah terima sertifikat peserta diklat, Rabu (31/04) di Ruang Sukowati Sekretariat Daerah Pemkab Kabupaten Sragen.

Dalam pemaparan overview diklat 2010, Ia mengungkapkan bahwa Jumlah PNS perempuan yang ditetapkan ADB untuk mengikuti diklat adalah 30% dari seluruh peserta, namun SCBD berhasil mendidik dan melatih sebanyak 149 PNS perempuan melalui 14 diklat yang telah terselenggara. Diklat-diklat tersebut juga sesuai dengan kebutuhan Pemda Sragen dalam meningkatkan kapasitas, keahlian dan ketrampilan aparatur pejabatnya yang akan disempurnakan dengan adanya 19 diklat pada tahun 2011.

Proyek SCBD Sragen merupakan salah satu yang terbaik dan dijadikan percontohan bagi kabupaten lain oleh pemerintah pusat dimana tak semua kabupaten di Indonesia berkesempatan melaksanakan proyek ini sebagaimana yang telah diungkapkan Ir. Simon Nugroho selaku sekretaris Project Implementation Unit (PIU) SCBD Sragen.

Selain serah terima sertifikat, pada acara tersebut juga dijadikan momentum untuk validasi data lapangan untuk Sistem Manajemen Administrasi Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan SIMPEG. SIMPEG merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun untuk membantu Pemda dalam mengelola sumberdaya aparaturnya.

Kehadiran SIMPEG yang telah launching pada bulan oktober tahun 2010, telah dinantikan selama 4 tahun seperti yang diungkapkan Dra. Yuniarti M.H dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam hal ini SCBD sebagai service provider yang menfasilitasi pengadaan SIMPEG kembali berhasil menjawab kebutuhan pemda dalam upaya pembangunan daerah karena SIMPEG sebagai web based kepegawaian memiliki banyak manfaat antar lain meningkatkan pelayanan, meningkatkan kemudahan pengukuran punishment dan reward, mutasi pegawai negeri sipil (PNS) serta meningkatkan kultur transparansi di lingkup birokrasi.