SCBD SRAGEN

Mengawali proyek ini, SCBD melaksanakan kegiatan Audit Kinerja Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi Proyek SCBD. Kegiatan Audit Kinerja Pemda dilakukan di awal kegiatan untuk memberikan gambaran awal mengenai kinerja Pemda di kabupaten Sragen. Hasil dari kegiatan audit ini digunakan sebagai data awal bagi kegiatan monitoring dan evaluasi, yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil audit di akhir kegiatan proyek.

Audit dilakukan terhadap manajemen senior di lingkungan kabupaten Sragen dengan melihat 10 fungsi utama pemda, yang merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Pemda dan bukan merupakan aktivitas tujuan utama masing-masing SKPD. Fungsi-fungsi utama ini meliputi praktik-praktik manajemen yang bersifat lintas sektor, mempengaruhi sektor-sektor yang berbeda dalam hal kegiatan-kegiatan dan tanggung jawabnya. Kesepuluh fungsi utama tersebut adalah: 1). Administrasi, 2). Umum, 3). Manajemen Keuangan, 4). Audit, 5). Hukum, 6) Organisasi, 7). Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD), 8). Informasi dan Komunikasi, 9). Perencanaan Pembangunan, 10). Manajemen Proyek, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu FGD disertai wawancara mendalam dengan pejabat pembuat keputusan puncak di Kabupaten Sragen, serta Pengumpulan data sekunder tentang kinerja pemda dengan wawancara dan FGD. Secara metodologis, dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Central Project Management Organizer, sebagai pansitia Pusat Program SCBD, survey ini memiliki tingkat kesalahan 2-5%, atau tingkat kepercayaan 95%-98%. Hasil servey sendiri menunjukkan bahwa Pemkab Sragen memiliki tingkat kinerja sangat tinggi. Untuk mengetahui hasil survey download disini

SRAGEN – Pemkab menggelar Seminar Good Governance dengan tema “Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah”, Sabtu (17/4). Acara berlangsung di Ruang Sukowati kompleks kantor Setda Sragen, diikuti oleh Camat serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemkab Sragen dengan Asian Development Bank (ADB), Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri serta Lembaga Adminstrasi Negara (LAN).

Dalam sambutannya Bupati Sragen H. Untung Wiyono mengatakan istilah good governance tidak asing lagi di lingkungan Pemkab Sragen dan selama ini sudah berjalan baik. Melalui seminar ini diharapkan pemahaman mengenai Good Governance akan semakin baik. Sehingga setiap SKPD dapat menjalankan perannya dan Kabupaten Sragen akan lebih maju serta menjadikan prastasi adalah tradisi.

Bupati menegaskan kelemahan bangsa disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Terkait hal ini Pemkab Sragen mengupayakan pendidikan formal dan non-formal untuk membentuk manusia yang berkualitas unggul. Upaya bidang pendidikan non-formal seperti penyediaan jurusan kepandaian/ketrampilan khusus dan pembekalan life skill. Bagi siswa sekolah, ada empat hal yang menjadi kurikulum wajib. Diantaranya Bahasa Inggris, Teknologi Informasi (TI), ilmu wirausaha, pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan.

Kepala Bappeda Sragen, Ir. Darmawan, MT, MM, dalam laporan tertulisnya yang dibacakan oleh Ir. Simon Nugroho, mengatakan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan good governace untuk mengatur perilaku pelayanan publik sudah banyak diterbitkan. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di lapangan tergantung pada keingingan dan kemauan daerah masing-masing. Dengan otonomi luas yang diterapkan pemerintah daerah, maka diperlukan aparat birokrasi yang memiliki pemikiran luas dan berkinerja baik.

Selanjutnya melalui Sustainable Capacity Building for Decentralization Project (SCDB-P) akan dikembangkan capacity building untuk mendukung program visi dan misi Kabupaten Sragen. Terlebih lagi, Kabupaten Sragen sebagai salah satu kabupaten yang mengedepankan pelayanan publik, investasi dan kewirausahaan yang didukung aparat pemerintah berkualitas, sangat peduli dalam penyusunan kerangka kebijakan good governance ini. Dengan harapan dapat diterapkan dalam sistem kerja dan pelayanan oleh aparat Pemkab Sragen. (Source: Sragen Online, 19/04/2010)

Yeremias Keban menyampaikan materi Mengendalikan Capacity Building dan Good Governance di Daerah. Ia menguraikan reformasi birokrasi dijalankan karena praktek KKN masing tinggi, kualitas pelayanan belum memadai, tingkat efsisiensi efektivitas dan produktivitas belum optimal, transparansi dan akuntabilitas masih rendah serta kurangnya disiplin dan etos kerja. Reformasi birokrasi menjadi pilihan karena merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Lebih lanjut Yeremias Keban memaparkan reformasi birokrasi sangat tergantung dari dua faktor penentu yakni intensitas capacity building dan keterlanjutan good governance. Birokrat dibekali kemampuan tinggi secara intensif dan bekerja di dalam organisasi yang sehat akan cenderung melaksanakan prinsip good governance. Birokrat yang selalu menggunakan pronsip good governance mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni berkinerja lebih tinggi khususnya dalam membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, berintegritas dan mendapatkan trust dari masyarakat.

Sementara Sudarmo menyampaikan materi tentang Kerangka Kebijakan Untuk Penerapan Good Governance di Kabupaten Sragen. Ia menguraikan Good Governance menjadi salah satu konsep untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Secara garis besar ada empat pilar utama strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Sragen. Diantaranya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. (Source: Sragen Online)