SCBD SRAGEN

Sragen- Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dibutuhkan peningktan kemampuan serta kapasitas para pejabat pemerintahan yang mengelolanya. Salah satu ketrampilan serta keahlian yang harus dimiliki oleh pejabat pemerintah adalah kemampuan membuat perencanaan strategis. Agar kemampuan tersebut dimiliki oleh para pejabat pemerintah khususnya di Kabupaten Sragen, SCBD Sragen bekerjasama dengan Bappeda Sragen menyelenggarakan Diklat Perencanaan dan Manajemen Keuangan (24-29/01/11).

Diikuti sejumlah peserta yang terdiri dari pengelola keuangan pemerintahan dari lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab.Sragen, diklat berjalan dinamis dan menarik. Dalam salah satu materi diklat, semua peserta diminta untuk membentuk lima kelompok. Setiap kelompok membuat satu contoh perencanaan strategis, lalu mempresentasikannya didepan kelompok lain. Peserta dari kelompok lain ikut aktif memberikan masukan pada kelompok yang mempresentasikan contoh perencanaan starategisnya.

Salah satu contoh perencanaan strategis yang dipresentasikan adalah rencana strategis mengenai sosialisasi Peraturan Pajak dan Retribusi Kabupaten Sragen. Dari presentasi tersebut diketahui bahwa outcome (tujuan) dari perencana strategis yang ingin dicapai kurang spesifik sehingga tak mudah dipahami kelompok lain. Oleh karena itu, banyak diantara anggota kelompok lain yang bertanya serta memberi masukan pada kelompok yang mempresentasikan. Hal demikian juga dialami kelompok lainnya, masih terdapat beberapa kesalahan dalam membuat perencanaan strategis, antara lain yang paling banyak dalam penetapan outcome.

Dari hasil presentasi dan diskusi, diperoleh kesimpulan dari tim pemateri bahwa sebagain besar contoh perencanaan strategis yang dibuat masing-masing kelompok masih kurang informatif, maka dibutuhkan cara membuat perencanaan yang mudah dipahami oleh pihak lain.

M. Arif Wibowo selaku tim pemateri menjelaskan bahwa untuk membuat perencanaan strategis yang informatif dan mudah dipahami, indikator setiap kineja harus jelas. “Outcome harus jelas ”,ungkapnya.

Ia memberikan contoh perencanaan strategis pembuatan baliho dan papan himbauan PBB. Outcome yang ditetapkan harus dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, melalui papan himbauan PBB tersebut masyarakat mengetahui batas pembayaran PBB. Sedangkan secara kuantitatif, outcome dari perencanaan strategis tersebut dapat meningkatkan penerimaan PBB sebanyak 5 %.

Selain mempelajari hal tersebut, para peserta juga memperoleh penjelasan materi mengenai langkah-langkah pengembangan indikator kinerja, menyusun indikator kinerja dan perencanaan penganggaran.(Siwi)