SCBD SRAGEN

CSS Masyarakat ini merupakan satu dari 3 benchmarking survey yang dilakukan di awal program SCBD, untuk nantinya dilakukan ulang di akhir periode program SCBD guna mengetahui dan mengukur dampak intervensi program-program peningkatan kapasitas yang sudah dilakukan. Survey ini bertujuan mengetahui opini anggota masyarakat Kabupaten Sragen terhadap ketersediaan dan kualitas layanan publik Pemkab Sragen. Layanan Publik dalam hal ini merupakan produk akhir dari kegiatan birokrasi kepemerintahan. Layanan Publik, dengan demikian, sekaligus menjadi muara akhir dari keseluruhan kinerja pemerintahan Kabupaten Sragen. Oleh karena itu, dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Pemda Sragen, survey ini secara implikatif sudah akan mengukur tingkat kualitas kinerja pemerintah daerah Kab. Sragen.

Ruang lingkup pelayanan pemerintah daerah yang disurvey dispesifikasikan dalam pelayanan administrasi dasar ( KTP, mendaftarkan kelahiran dan kematian, IMB, sertifikasi tanah, perijinan), infrastruktur dan utiliti dasar (kualitas jalan, drainase, kualitas kebersihan, penerangan jalan, PDAM, jasa pembuangan limbah, irigasi, dan layanan MCK), transportasi dan manajemen lalu lintas (pengaturan lalu lintas, transportasi publik), pelayanan jasa publik (jasa pengumpulan sampah dan kualitas pemadaman kebakaran), pelayanan sosial dasar (pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas area publik terbuka), dan ekonomi (pasar lokal, bantuan dari pemda dan program khusus pemerintah), dan umum.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sragen Tahun 2006, jumlah penduduk di Kabupaten Sragen sejumlah 863.941. Mengacu pada ketentuan jumlah sampel pada tingkat kepercayaan 95 % dengan confidence interval 5 % untuk populasi diatas 100.000 hingga 10.000.000 maka jumlah responden yang diambil sejumlah 384, yang diambil secara merata di seluruh Kabupaten Sragen, dan berikut gambaran populasi di Kabupaten Sragen :

Metode sampel yang digunakan adalah stratified random sampling mula mula dibagi kecamatan menjadi tiga bagian yaitu urban, rural, dan marginal karena tiga kategori tersebut dianggap mewakili karakteristik responden sehingga pemerataan pengambilan sampel dapat dicapai, dari 20 kecamatan yang ada ditentukan 10 kecamatan secara purposive karena berdasarkan survei sebelumnya 10 kecamatan tersebut mewakili dari 3 kategori urban, rural, dan marginal.

Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum masyarakat cukup puas dengan layanan publik Pemkab Sragen. Tingkat kepuasan tinggi pada administrasi dasar terdapat pada kemudahan pengurusan KTP, Mengurus akte kelahiran kematian, Surat ijin membangun bangunan, mengurus lisensi bisnis serta kemudahan dengan adanya bantuan pemda dalam pengurusan tanah. Faktor yang umum dirasakan responden mempengaruhi kepuasan penggunaan pelayanann adalah kelambatan pengurusan dan waktu yang lama. Adapun untuk infrastruktur dasar kepuasan signifikan terdapat pada kualitas penggunaan PDAM dan fasilitas MCK, kemudian faktor umum yang mempengaruhi kepuasan responden adalah jumlah ketersediaan sarana yang sedikit, ketidak sesuaian fasilitas, proses pemeliharaan dan standar kualitas. Terkait dengan trasnportasi dan manajemen diperoleh tingkat kepuasan yang rendah, hal ini didasari faktor ketertiban, ketersediaan dan kondisi sarana transportasi yang perlu diperbaiki. Sehubungan dengan pelayanan sosial dasar, tingkat kepuasan tinggi terdapat pada pendidikan publik, pelayanan kesehatan publik, dan fasilitas terbuka, adapun faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan responden didasari oleh faktor kualitas yang harus ditingkatkan. Kemudian untuk aspek dukungan ekonomi dasar kepuasan signifikan terdapat pada pemanfaatan pasar lokal dan program khusus pemerintah yang diadministrasikan melalui pemda, adapun faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan responden adalah ketidaktepatan sasaran penyampaian bantuan.

Adapun respon masyarakat terhadap berbagai macam pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Sragen menunjukkan respon positif dan negatif di berbagai aspek. Respon negatif yang perlu diperhatikan berupa ketidakpuasan responden di dalam aspek ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pelayanan publik secara berkeadilan, peluang masyarakat yang sama untuk bekerja di pemda, akses masyarakat terhadap keputusan yang dibuat DPRD/pemda, aksesibilitas dan responsivitas yang kurang dari Bupati, serta tingkat partisipasi dalam membuat kebijakan. Untuk mengetahui hasil Survey Kepuasan Pelanggan (CSS)-Masyarakat dapat didownload disini.